tirto.id - Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan agar seluruh personel Polri menjaga netralitasnya dalam memasuki Pemilu 2024. Personel Polri juga diminta untuk berhati-hati dalam berkegiatan di media sosial, apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.
"Apabila ada yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi kode etik atau jika melakukan tindak pidana akan disanksi sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Dedi Prasetyo di Medan, Kamis, 9 Februari 2023.
Ia mengingatkan jejak digital sangat mudah dimodifikasi sehingga etika di ruang publik, seperti media sosial, harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Polri.
Polri pun bakal melakukan pengawasan intensif di media sosial jelang Pemilu 2024. Langkah ini diambil setelah pengalaman di Pemilu 2019, ketika media sosial sangat aktif menjadi medium pada masa pemilu.
"Polri juga meminta seluruh pihak untuk membantu menjaga kamtibmas agar tetap kondusif," ujar Dedi.
Soal netralitas juga diingatkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada seluruh prajuritnya. Yudo mengingatkan pada seluruh jajarannya untuk netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Yudo menekankan netralitas TNI merupakan perintah Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi dan amanat undang-undang.
"Kemudian menjelang pemilu, kita tegaskan lagi supaya personel TNI tidak terlibat politik praktis. Netralitas TNI sudah menjadi amanah undang-undang yang harus kita patuhi," kata Yudo saat memberikan pemaparan pada acara Rapim TNI di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Mantan Pangkogabwilhan I itu meminta seluruh personel TNI mulai melakukan persiapan menghadapi pemilu. Ia ingin agar persiapan keamanan dalam kondisi damai dan stabil tetap dilakukan. Ia pun meminta jajaran untuk waspada dalam menghadapi pemilu.
"Ini sudah 2023 tentunya sudah masuk tahun politik, kemudian tahun 2024. Tahun 2023 sudah berjalan terus. Jadi dari sekarang harus sudah antisipasi memberikan pemahaman kepada prajurit, memberi pemahaman juga kepada keluarga," kata mantan KSAL ini.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Bayu Septianto
